Makassar –
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan jadwal pemberian keuangan (bankeu) abad Andi Sudirman Sulaiman (ASS) akan dihapus dan tidak lagi dianggarkan di tahun 2024. Pemprov Sulsel disebut ingin konsentrasi mengeluarkan duit utang.
“(Bantuan keuangan) Sepertinya telah tidak ada. Itu tergolong belanja yang dikurangi. Karena itu sunah sifatnya,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif usai rapat soal RAPD 2024, Selasa (24/10/2023).
Syahar menyampaikan Pemprov Sulsel akan konsentrasi merampungkan kewajibannya. Salah satu misalnya mengeluarkan duit dana bagi hasil (DBH).
“Yang wajib itu, itulah DBH. Banyak belanja untuk menyelesaikan, baik yang lama, 2023 nyebrang ke 2024. Di 2024 kita selesaikan,” ujarnya.
“Jadi dana pemberian keuangan tidak ada. Dana pemberian keuangan yang ada, yang sifatnya untuk BPJS, Hibah, untuk Pemilu,” tambah Syahar.
Legislator Sulsel Fraksi NasDem ini menuturkan pihaknya bareng Pemprov Sulsel masih mengkaji postur RAPBD 2024. Dia memastikan jikalau belanja yang tidak penting akan dikurangi untuk dialokasikan demi mengeluarkan duit utang.
“Ada belanja yang dianggap tidak terlampau penting ini dikurangi biar dapat merampungkan pembayaran utang. Utang yang dimaksud, misalnya utang DBH, utang PEN, kemudian (utang) pihak ketiga, kemudian honor TPP,” imbuhnya.
| Baca juga: Sempat Ditolak Pj Gubernur, RAPDB Sulsel 2024 Diproyeksi Turun Makara Rp 10,2 T |
Untuk diketahui, jadwal pemberian keuangan (bankeu) kerap dianggarkan tiap tahun oleh Pemprov Sulsel di abad ASS. Program ini menolong instansi kabupaten/kota untuk mendorong percepatan di banyak sekali sektor, baik infrastruktur, pertanian, sampai pariwisata.
Pada tahun 2023, Pemprov Sulsel sempat menganggarkan pemberian keuangan senilai Rp 517 miliar tetapi dipangkas Banggar DPRD Sulsel menjadi sekitar Rp 217 miliar di KUA PPAS 2023.
“Jadi pemberian keuangan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 517 miliar lebih. Sekitar Rp 300 miliar disepakati dialihkan untuk membiayai acara atau permasalahan wajib Pemprov,” ungkap Koordinator Harian Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid, Senin (29/8).
| Baca juga: DPRD Sulsel Dorong Proyek Stadion Mattoanging Dibiayai APBN, Butuh Rp 2 T |
Banggar DPRD Sulsel pun meminta budget Rp 300 miliar dialihkan untuk permasalahan wajib Pemprov. Termasuk untuk sektor kesehatan juga mesti diperhatikan.
“Bantuan keuangan ke daerah-daerah kan dapat disebut cuma permasalahan sunah bukan wajib. Makanya kita Pemprov minta konsentrasi dahulu tuntaskan jadwal atau permasalahan wajibnya,” jelasnya.
Warga Brasil Antre Demi Bantuan Tunai Pemerintah
Warga Brasil Antre Demi Bantuan Tunai Pemerintah
bantuan keuanganbantuan keuangan pemprov sulselpj gubernur sulselbahtiar baharuddinandi sudirman sulaimanpemprov sulselsulsel
