Jаkаrtа – Kasus suap yang menjerat oknum pejabat/birokrat marak kita saksikan di layar televisi. Artinya, kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja; ketahanan nasional sedang terusik selesai ulah si oknum yang berakrobat dan memperdagangkan kewenangannya untuk meraih ambisi segepok duit dan barang. Tentu saja, praktik suap semacam itu akan memiliki imbas terhadap kelangsungan republik ini dan menghancurkan tatanan hukum serta pertumbuhan ekonomi yang sanggup merapuhkan ketahanan nasional.
Suap adalah penyakit kronis dan menular bangsa ini yang harus segera diamputasi tanpa ampun. Perbuatan suap yaitu kejahatan kerah putih (whіtе соlоur сrіmе) yang melibatkan orang-orang berintelektual tinggi. Ilmu pengetahuan dan efek yang sebaiknya diwakafkan untuk kepentingan forum dan bangsa justru dipertaruhkan demi syahwat duniawi. Pejabat/birokrat yang semestinya menjadi rujukan dan teladan bagi penduduk justru mempertontonkan adegan kebiadaban yang tidak anggun dilihat publik di tengah himpitan hidup di saat ini.
Bеrаnі Mеlароrkаn
Praktik suap yang dikerjakan secara sembunyi dan kedap akan terungkap bila publik ikut ikut serta aktif dengan cara berani melaporkan oknum tersebut ke pihak berwenang. Dalam konteks bernegara, publik tidak boleh diam berpangku tangan melihat kemungkaran praktik suap yang terjadi di sekelilingnya karena diam menyaksikan kemungkaran yakni selemah-lemahnya keyakinan. Publik yang akal-akalan “tutup mata dan tidak tahu” atas praktik penyuapan yaitu dosa jariyah atas bangsa ini.
Oleh lantaran itu, publik mesti mengambil penggalan dalam konteks penegakan dan pencegahan praktik suap sehingga praktik suap minim terjadi di arena birokrasi Kementerian/Lembaga. Salah satu partisipasi publik dalam mewujudkan birokrasi yang higienis ialah berani lapor. Nyali untuk melapor mesti diinjeksi ke dalam badan warga negara semoga berani melaporkan praktik-praktik suap melalui kanal yang tersedia.
Dengan menghasilkan laporan, setidaknya Kementerian/Lembaga terbantu untuk mengambil langkah strategis guna mendeteksi dini praktik immoral yang mau terjadi. Publik tidak perlu khawatir atau takut terhadap retaliasi dari oknum sebab ganjaran jihad anti penyuapan jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang dialami.
Hukumаn Mаtі
Salah satu penyebab praktik suap masih terjadi di bangsa ini yakni bahaya hukuman belum memperlihatkan rasa takut dan jera terhadap oknum pelaku suap. Hukuman mati yang jarang terlaksana dalam urusan suap telah seharusnya dihidupkan kembali semoga oknum yang bertujuan melakukan suap mengurungkan kembali niatnya karena intinya insan itu takut mati dalam kondisi berdosa.
Hukuman mati terhadap pelaku suap layak diapresiasi mengingat efek penyuapan begitu besar; penduduk kian sukar dan sengsara, reputasi forum hancur, ekonomi amburadul, dan ketahanan nasional akan ringkih. Oleh karena itu, tidak ada alasan logis yang mampu mengendorkan pidana penyuapan dan tidak ada pembenaran untuk melindungi oknum tersebut.
Hukuman mati yang ialah instrumen efektif dalam menekan praktik suap nyatanya masih menerima kritik keras dari kancah internasional dan pemerhati hak asasi manusia. Hukuman mati mirip berlainan dengan hak hidup seseorang yang asali padahal kejahatan suap mempunyai imbas jauh lebih mematikan dan mengkonsumsi jumlah korban yang lebih besar.
Menghukum mati satu pemain suap/koruptor kelas kakap dan menyelamatkan ribuan orang lebih maslahat ketimbang menyelamatkan nyawa satu pemain suap/koruptor dan mematikan ribuan orang secara pelan-pelan. Artinya, kejahatan praktik penyuapan sangat mempunyai efek sistemik bagi kelancaran hidup sebuah negara. Jika hukuman kepada pelaku penyuapan “bisa cincai”, tunggulah kehancuran suatu negara.
Mеnggеrоgоtі Tubuh Bаngѕа
Salah satu bagian ketahanan nasional yaitu hilangnya praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam berbangsa dan bernegara, sebab praktik KKN perlahan menggerogoti badan bangsa ini. Kajian ketahanan nasional semestinya menjadi kurikulum wajib bagi setiap calon pejabat dan birokrat. Mereka yang mengaku nasionalis, menyanyikan lagu Indоnеѕіа Rауа setiap aktivitas ternyata tidak merembas di dalam jiwanya. Mereka menggadaikan jabatan dan pengaruhnya untuk kepentingan langsung dan kalangan. Apapun ceritanya, praktik suap adalah kejahatan sistemik dan tidak layak ditangani oleh seorang pejabat/birokrat.
Oknum penyuapan sudah merusak ketahanan nasional di segala bidang. Siapapun oknumnya yang telah melaksanakan praktik suap, mereka yaitu lawan bareng bangsa Indonesia yang wajib diperangi. Kohesi sosial yang semestinya membentuk penduduk madani dan sejahtera hancur lebur di dikala oknum penyuapan mulai genit menampilkan arahan seruan sementara publik dihadapkan dengan kondisi tidak ada opsi lain. Kejahatan hebat ini (еxtrа оrdіnаrу сrіmе) harus ditumpas habis ke akar-akarnya secara kolektif kolegial, kalau kita ingin melihat Ibu Pertiwi berkibar pada era yang mau tiba.
Ahmаd Sуаhruѕ Sіktі hаkіmѕuарреnуuараnmаѕаlаh ѕuар
