Jakarta –BeritaTerkiniku– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga di sekarang ini belum melaporkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 periode Januari terhadap publik. Sri Mulyani belum Laporkan Kinerja APBN, hal ini mendapat banyak sorotan dari sejumlah pihak alasannya yakni umumnya berkala dijalankan setiap bulan.
Ketika ditanya soal hal ini, Sri Mulyani enggan mengungkapkan argumentasi belum memberi tahu Laporkan Kinerja APBN per Januari 2025. Yang terang beliau bilang semua akan diumumkan di saat semua modifikasi laporan selesai dilakukan.
“Nanti jikalau kita telah tuntaskan seluruh adjustment, kita secepatnya menampilkan klarifikasi ya,” sebut Sri Mulyani singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan pertemuan pers kinerja APBN untuk periode Januari 2025 belum kunjung dirilis alasannya yakni padatnya jadwal para pimpinan.
“Ya memang alasannya yakni jadwal yang padat aja,” kata Deni terhadap , Jumat (7/3/2025).
Deni menyebut, di sekarang ini dikelola untuk rilis APBN periode Januari 2025 dan dibutuhkan bisa berjalan pada ahad depan. “Kita lagi atur jadwal, insyaallah ahad depan ya,” ucapnya.
Terakhir Sri Mulyani memaparkan kinerja APBN pada 6 Januari 2025 untuk periode Desember 2024 (kaleidoskop APBN 2024). Itu pun hingga di sekarang ini laporannya yang sering disebut ‘Buku APBN KiTa’ belum kunjung dirilis.
Laporan APBN Bentuk Transparansi
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyampaikan laporan bulanan APBN ialah bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengurus keuangan negara. Hal itu demi mempertahankan akidah publik dan dapat diandalkan ekonomi.
Dengan belum dirilisnya laporan APBN untuk periode Januari 2025, fenomena ini mengakibatkan banyak pertanyaan terkait keadaan keuangan negara, efektivitas kebijakan fiskal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
“Kemungkinan lain yang pantas dicermati yakni keadaan penerimaan negara yang tidak cocok target. Jika penerimaan negara menurun secara signifikan, ini dapat menjadi argumentasi mengapa pemerintah menangguhkan rilis data APBN,” ucap Achmad.
Achmad menyebut kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa memiliki efek serius bagi ekonomi nasional. Pasalnya investor, pelaku pasar, hingga forum keuangan internasional sungguh bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menganggap keadaan ekonomi sebuah negara.
“Jika laporan APBN KiTa terus tertunda, akidah terhadap dapat diandalkan fiskal Indonesia bisa terganggu, yang pada alhasil sanggup mengakibatkan banyak sekali efek negatif,” beber Achmad.
Salah satu efek yang dapat terjadi yakni meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tidak mendapat kepastian perihal keadaan fiskal negara, condong akan bersikap lebih hati-hati dalam menanamkan modalnya.
Hal ini bisa mengakibatkan anutan modal keluar (capital outflow) yang potensial melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam jangka panjang, melemahnya rupiah sanggup mengembangkan ongkos impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan.
Selain itu, penundaan rilis APBN juga sanggup besar lengan berkuasa terhadap pasar obligasi. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) disebut sungguh bergantung pada penglihatan penanam modal terhadap kesehatan fiskal pemerintah.
“Jika penanam modal mulai mencurigai kesanggupan pemerintah dalam mengurus APBN, seruan terhadap obligasi pemerintah bisa menurun, yang pada alhasil mengembangkan yield (imbal hasil) obligasi. Peningkatan yield ini potensial memperbesar beban utang pemerintah, khususnya dalam membiayai defisit anggaran,” pungkas Achmad.
Leave feedback about this