Jakarta –
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2022. Ini ialah kali ke-10 berturut-turut bagi Kemenhub mendapatkan opini WTP sejak tahun 2013.
Terkait pencapaian ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyodorkan apresiasi atas tugas BPK dalam menyelediki dan menampilkan penilaian perbaikan atas pengelolaan keuangan kementerian. Karenanya ia berkomitmen untuk mengikuti sejumlah nasehat dari BPK yang memang dirasa perlu ditindaklanjuti.
“Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” kata Budi Karya pada jadwal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas pembukuan keuangan Kemenhub Tahun 2022, Selasa (25/7/2023).
| Baca juga: Begini Cara Kemenhub Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran RI |
Lebih lanjut Budi Karya juga menampilkan apresiasinya terhadap seluruh jajaran kementerian yang sudah bersusah payah dalam menyukseskan program-program pembangunan serta mempertahankan integritas dalam menjalankan keharusan selaku ASN.
Pada peluang yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyodorkan bahwa jajaran Kemenhub sudah berupaya keras untuk menjalankan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan
Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang sudah dijalankan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak mendapatkan permasalahan signifikan yang mempunyai efek pada kewajaran penyuguhan laporan keuangan.
“Tentunya ini yakni prestasi yang patut dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub sukses menjangkau WTP,” tuturnya.
Sebagai embel-embel informasi, dalam jadwal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK turut hadir juga Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono.
kemenhubkementerian perhubunganlaporan keuanganlaporan keuangan wtpwajar tanpa pengecualian
Leave feedback about this