Jakarta –
Mahasiswa Bangladesh ramai-ramai mendemonstrasi hukum ihwal kuota pekerjaan pemerintah. Demo yg berjalan seminggu ini membuat bentrok antara demonstran dan pegawanegeri sampai menelan korban jiwa.
Melansir dari AlJazeera, dalam aturannya, negara menyisakan 30 persen pekerjaan pemerintah buat keluarga dari orang-orang yg bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971 silam.
| Baca juga: Banyak Aksi Dukung Palestina di Kampus AS, Peran Kepolisian Disorot |
| Baca juga: Pemimpin Iran Surati Mahasiswa AS Pro Palestina: Kalian Berada di Sisi Sejarah yang Sahih |
Pemerintahan PM Hasina telah meniadakan tata cara kuota itu tahun 2018 dulu. Namun, pengadilan tinggi Bangladesh menerapkannya kembali bulan dahulu.
Berdasarkan keputusan pengadilan yang gres jadinya menyatakan 93 persen pekerjaan mesti sesuai dengan kelayakan, cuma membolehkan 5 persen bagi keluarga pejuang kemerdekaan, dan 2 persen untuk anggota etnis minoritas, transgender, dan penyandang disabilitas.
Korban Demonstrasi Bangladesh
Menurut AFP ada 115 korban tewas dari demonstrasi yg berujung rusuh itu. Tercatat 24 orang tewas di tiga rumah sakit di ibu kota Dhaka dan 6 yg lain di kota utara Rangpur.
Sedikitnya 300 personel Kepolisian Bangladesh mengalami luka-luka dalam bentrokan modern di dua lokasi di sekeliling ibu kota Dhaka. Tentara Bangladesh dikerahkan untuk melakukan patroli dan mempertahankan keselamatan di area yang dilanda bentrokan.
Pemberlakuan Jam Malam
Kini otoritas Bangladesh memberlakukan jam malam. Pihak militer juga dilibatkan untuk meredakan suasana.
“Pemerintah sudah pastikan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk menolong otoritas sipil,” kata sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan, terhadap AFP.
Polisi melarang segala konferensi publik dalam upaya menangkal lebih banyak kekerasan. “Kami melarang seluruh unjuk rasa, prosesi dan konferensi publik di Dhaka hari ini,” kata kepala polisi Habibur Rahman terhadap AFP, seraya menyertakan bahwa langkah tersebut diinginkan buat menjamin “keamanan publik”.
| Baca juga: Kenaikan UKT di PTN, Kemdikbud: Bukan Naik Tapi Menambahkan Kelompok UKT-nya |
Namun hal ini tak menghentikan konfrontasi antara polisi dan pengunjuk rasa di sekeliling Dhaka, walaupun sudah ada pemutusan internet.
“Protes kita mulai selalu berlanjut,” kata Sarwar Tushar, yang bergabung dalam demonstrasi di Dhaka.
“Kami ingin Sheikh Hasina secepatnya mengundurkan diri. Pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut,” lanjutnya.
Leave feedback about this