Pemerintah Bakal Siapkan Hukum Buat Rencana Ekspor Tanaman Kratom

Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) ingin menaikkan potensi jualan komoditas kratom. Selama ini tumbuhan tersebut diekspor secara bebas tanpa dikontrol pemerintah, bahkan alasannya tidak adanya standardisasi yg bagus komoditas ini melakukan anjlok harganya di pasar.

Jokowi hari ini pun secara pribadi memimpin meeting internal tata niaga kratom di Istana Negara, Jakarta Pusat. Menteri ekonomi Jokowi dihadirkan dalam meeting ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengkoordinir pengaturan tata niaga kratom, menyatakan jual beli tumbuhan ini, utamanya yang diekspor ke luar negeri, telah menjadi mata pencaharian untuk 18 ribu keluarga di Kalimantan Barat.

Karena potensi ekonominya besar, maka dari itu tata niaganya akan dikontrol biar potensi itu bisa dimaksimalkan.

“Kratom sesuatu segi potensi ini ada 18 ribu keluarga lebih di Kalbar itu hidupnya bergantung dari kratom. Kemudian perkembangan pohon kratom dapat menjadi kekuatan mempertahankan kelestarian lingkungan, berlawanan dengan ganja, jikalau ia kan dicabut, kratom ini pohon besar,” beber Moeldoko usai meeting internal di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/6/2024).

Tiga hal yg mau dikontrol pemerintah dalam pengelolaan kratom. Moeldoko bilang yg dikontrol akan dari tata kelolanya, tata niaganya, hingga legalitasnya. Legalitas akan dikontrol alasannya kratom selama ini disebut memiliki kandungan narkotika.

Tata niaga mulai dikontrol oleh Kementerian Perdagangan. Nantinya, yang hendak dikontrol soal standardisasi produk yg dapat diekspor dan diperjualbelikan. Pasalnya selama ini alasannya tidak ada standardisasi produk, komoditas yg diekspor mutunya buruk sehingga harganya jadi turun, bahkan ada yang ditolak oleh pembelinya.

“Kemendag atur tata niaganya buat bentuk sebuah standardisasi sehingga tak ada lagi kratom produk Indonesia yg kandung basil ecoli, salmonela, logam berat. Karena telah ada eksportir kalian di-reject barangnya,” beber Moeldoko.

“Kenapa terjadi? Karena belum dikontrol tata niaganya dengan baik,” lanjutnya.

Proses standardisasi ini juga bakal diawasi pribadi oleh BPOM hingga surveyor. Mereka mulai memantau proses bikinan hingga kandungan produk.

“Kan perlu ada standardisasi dan proses produksinya itu diawasi oleh siapa? Mungkin aturannya diputuskan BPOM namun produsen akan disurvei surveyor sehingga patokan bisa tersadar dengan baik,” beber Moeldoko.

Dari tata kelola, ada tentang melibatkan Kementerian Pertanian bagi mengurus bikinan kratom. Selama ini kratom sendiri tak masuk dalam penjabaran tumbuhan pertanian, tapi lebih ke tumbuhan hutan. Maka dari itu biar proses produksinya lebih baik, Kementerian Pertanian mulai diikutsertakan.

Legalitas Kratom

Kratom sendiri disebut-sebut masuk klasifikasi narkotika kalangan I. Kratom yaitu tumbuhan herbal yang masuk dalam klasifikasi New Psychoactive Substances (NPS).

Namun, menurut Moeldoko dari hasil meeting internal, Kementerian Kesehatan menyatakan kratom tidak masuk dalam klasifikasi narkotika. Namun, ia mengakui ada unsur zat sedatif atau penenang di dalamnya dan tak ancaman digunakan dalam ambang batas tertentu.

Pemerintah sendiri mulai menertibkan seberapa besar zat sedatifnya yang kondusif digunakan untuk penduduk luas. Riset bakal dilaksanakan BRIN bagi menyeleksi hal tersebut, hasil tersebut yang bakal digunakan selaku patokan gres setiap produk kratom.

“Dari Kemenkes bilang kratom tak masuk klasifikasi narkotika selanjutnya bagi itu maka perlu dikontrol baik dan BRIN kita minta observasi atas kratom ini. Berikutnya memang ada sedatifnya ada, namun dalam jumlah tertentu,” terperinci Moeldoko.

“Maka dikejar lagi agar Brin lakukan langkah riset lanjutan untuk pahami seberapa besar bekerjsama ini bahaya,” katanya lagi.

ekspor kratom mau dikontrol kemendagkratomtanaman kratom