Jakarta –
Pemerintah bermaksud mulai menjalankan perundingan dengan Apple dalam rangka kelanjutan investasi produsen ponsel tersebut di Indonesia.
Kelanjutan investasi ini bakal menyeleksi keluarnya akta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk Apple dan izin penjualannya di Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya mendorong Apple untuk memakai denah investasi 1 atau pembangunan kepraktisan produksi/pabrik. Sebelumnya, sampai tahun 2023, Apple mengambil pilihan denah investasi 3, yakni denah inovasi dengan mendirikan Apple Academy di Indonesia.
“Pertimbangan kita dalam mendorong Apple bagi mengambil pilihan denah pembangunan pabrik yaitu mudah-mudahan tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Kemenperin menatap bahwa mengenai investasi Apple yang disebutkan sebesar USD 1 Miliar masih belum menyanggupi prinsip berkeadilan, dilihat dari empat aspek, yakni investasi Apple di negara yang lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pemasukan untuk Indonesia, serta absorpsi tenaga kerja dalam ekosistem.
| Baca juga: Negosiasi dengan Apple Minggu Depan, Pemerintah Siapkan Jurus Ini |
Sejalan dengan Kemenperin, ekonom sekaligus Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Falianty mengatakan, investasi di sektor manufaktur dalam bentuk pembangunan pabrik mempunyai pengaruh besar bagi perekonomian.
Menurutnya, dalam neraca perdagangan, ponsel pandai merupakan salah sesuatu bagian yg paling kerap memicu defisit.
“Saya mendukung sekali langkah dari Kemenperin. Salah satu share paling besar impor ponsel pandai merupakan iPhone. Makanya untuk meminimalisir impor, perlu dibuka FDI dan prospeknya ada transfer teknologi,” ujarnya.
Prof. Telisa menyampaikan, pembukaan lapangan kerja sanggup dimulai buat acara perakitan hardware. Dari situ, sanggup berlanjut ke level yg lebih tinggi sambil merencanakan kesiapan SDM. Karenanya, ia beropini bahwa pemerintah perlu menyiapkan jalan tengah untuk upaya mendorong TKDN dan apa yg dibutuhkan oleh Apple di sini.
Ia menilai, tentang investasi Apple sebesar USD1 Miliar masih kurang. Melihat dari pemasaran Apple di Indonesia yang telah meraih dua triliun Rupiah, angka tersebut masih jauh dari ideal. Telisa menerangkan pendapatnya bahwa investasi ini sanggup dijalankan secara bertahap.
“Misalnya, fase 1 buat hardware, fase 2 buat software, dan fase 3 gres yang high-tech digital atau telah full-fledged. Karenanya, minimal untuk fase 1 ini jangan USD1 Miliar, tapi sanggup tiga kali lipatnya,” katanya.
Telisa menambahkan, buat menyanggupi keperluan investasi manufaktur berteknologi tinggi seumpama Apple, Kemenperin tak sanggup melangkah sendiri. Upaya kenaikan investasi perlu disokong oleh kepastian hukum, SDM dan bakat digital, serta cybersecurity yg kuat.
Hal ini juga berhubungan dengan planning Kemenperin untuk memaksimalkan nilai minimum TKDN ponsel dari 35% menjadi 40%. Dengan menyaksikan keadaan perekonomian dunia yang juga condong proteksionis di kala Presiden AS terpilih Donald Trump, langkah memajukan nilai TKDN sanggup membuka lebih banyak lapangan kerja. Telisa mengatakan, gampang-mudahan industri HKT sanggup meraih TKDN sebesar 40%, perlu santunan dari pemerintah untuk memajukan mutu bakat digital juga menyiapkan infrastruktur digital.
“Angka TKDN tersebut masih kongkret untuk diraih oleh dunia usaha. Di kala Trump kini yg proteksionis, menurut saya kebijakan ini relatif lebih sanggup diterima,” pungkas Telisa.
Leave feedback about this