Mataram –BeritaTerkiniku– Meski menghadapi aneka macam dinamika, baik dari dalam maupun luar negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) optimistis tren kasatmata kinerja sektor keuangan NTB tahun ini akan terus berlanjut meski Efisiensi Anggaran. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo menerangkan secara lazim sektor perbankan masih tumbuh. Hingga di saat ini, operasional forum keuangan
Jogja –BeritaTerkiniku– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pemberian hari raya (THR) dan honor ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang dikabarkan tak cair full. Nasib THR Dan Honor PNS ke-13 ini menjadi sorotan usai adanya efisiensi besar-besaran yang ditangani pemerintah. Sri Mulyani menyebut THR Dan Honor PNS ke-13 dan telah dianggarkan. Dia meminta
Jakarta –BeritaTerkiniku– Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan 100 Hari Kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung dengan baik. Namun Muzani mengingatkan hal itu belum cukup untuk menganggap kesuksesan pemerintah. “100 Hari Kerja pemerintah yaitu waktu yang sungguh pendek dan belum cukup untuk kami menganggap mengenai kesuksesan pemerintah tersebut,” kata
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Foto: Isal Mawardi/ Jakarta – Pemerintah bermaksud memperpanjang masa penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam metode keuangan dalam negeri dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun. Kemudian persentase retensi bagi eksportir menyimpan DHE mulai dinaikkan dari paling sedikit 30% menjadi 100%. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Foto: Anggota DPRD Bone beserta kepala desa mengunjungi Kantor DPD-RI mendesak pencabutan moratorium buat pemekaran Bone Selatan. (Dok. Istimewa) Bone – DPRD dan para kepala desa (Kades) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak pemerintah sentra buat mencabut moratorium terkait kawasan otonomi gres (DOB) Kabupaten Bone Selatan. Administrasi pemekaran Bone Selatan disebut sudah bersiap. “Kendalanya
Bahlil Lahadalia – Foto: /Heri Purnomo Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga menjabat selaku Ketua Satgas Akselerasi Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia memimpin pertemuan kerjasama percepatan hilirisasi dan ketahanan energi di Kementerian ESDM, Jumat (17/1). Kedap ini berjalan sekitar 2 jam. Bahlil menyampaikan bahwa meeting ini yaitu meeting perdana sehabis dibentuknya
Mendikdasmen Abdul Mu’ti (Kurniawan/) Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan masih kurangnya forum pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) yang diatur pemerintah. Mu’ti menyebutkan forum pendidikan tingkat dasar justru banyak diselenggarakan oleh masyarakat. “Saya mendapat informasi data Taman Kanak-kanak Aisyiyah jumlahnya 23 ribu dan itu menjadi angka paling besar yang dimiliki
Foto: Wakil Ketua Komisi V dewan perwakilan rakyat RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA). (dok. istimewa). Jakarta – Wakil Ketua Komisi V dewan perwakilan rakyat RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), mengimbau Pemprov Sulsel, pemkot Makassar, dan Pemerintah Kabupaten Takalar bersinergi mengaktifkan kembali koridor Bus Mamminasata atau Teman Bus. Bus ini melayani rute yg menghubungkan
PM Jераng Shіgеru Iѕhіbа (Fоtо: (Tаngkараn lауаr YоuTubе Sеkrеtаrіаt Prеѕіdеn)) Jаkаrtа – Pemerintah Jераng akan menunjukkan beberapa Bahtera patroli berkecepatan tinggi kepada Indоnеѕіа. Hаl іnі dіѕаmраіkаn оlеh Pеrdаnа Mеntеrі (PM) Jераng Shіgеru Iѕhіbа раdа hаrі Sаbtu (11/1), ѕеіrіng Tоkуо bеruѕаhа mеngеmbаngkаn kоlаbоrаѕі kеѕеlаmаtаn mаrіtіm rеgіоnаl dаlаm mеnghаdарі mеnіngkаtnуа kеtеgаѕаn Chіnа. Iѕhіbа mеnghаѕіlkаn kоntrаk tеrѕеbut ѕеlаmа
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas Jakarta – Pemerintah memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO). Kebijakan bagi menentukan ketersediaan dalam negeri terpenuhi. Kementerian Perdagangan pun telah mempublikasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan